Tuesday, April 28, 2015

HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA DAN AUSTRALIA

  1.  Pendahuluan
Indonesia dan Australia adalah dua negara yang bertetangga dekat dan telah lama menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang. Kedekatan geografis di antara kedua negara yang menjadikan Indonesia dan Australia merasa penting untuk menjalin hubungan itu, meskipun dalam fenomenanya sering dihiasi oleh berbagai gesekan atau ketegangan. Dengan kata lain, meskipun Indonesia dan Australia dua negara yang bertetangga dekat, namun memiliki perbedaan dalam berbagai hal, yang dalam perjalanan hubungan antar kedua negara memberikan dinamika dalam hal ketegangan bahkan perselisihan.
Selain perbedaan-perbedaan tersebut diatas, kedua negara juga mempunyai perbedaan pandangan dan kepentingan baik dalam kerangka hubungan bilateral maupun regional dan internasional. Dari sisi Indonesia, Indonesia selalu memandang Australia sebagai negara yang tidak begitu penting. Pemerintah, Pers, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Australia tidak jarang dipandang sebagai perintang kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, maupun pertahanan domestik Indonesia.
Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang. Dalam perjalanannya, hubungan antara Indonesia dan Australia tidak terlepas dari konflik. Ketika terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Australia turut campur dengan berpihak kepada Malaysia. Militer Australia yang ketika itu mendukung Malaysia, terlibat pertempuran dengan militer Indonesia di Borneo (Kalimantan).
Masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Indonesia dengan Australia. Namun, ketika terjadi pemisahan Timor Timur (sekarang Timor Leste) dari Indonesia pada 1999, hubungan kembali memanas. Indonesia menganggap bahwa lepasnya Timor Timur dikala itu akibat dari turut campur Australia.
Saat ini, hubungan kedua negara juga sedikit terganggu akibat dari sikap sebagian kongres Australia yang membiarkan masuknya pelarian dari gerakkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) ke wilayah Australia. Selain itu, isu mengenai pencari suaka dan penyadapan yang dilakukan oleh intelejen Australia terhadap biro-biro hukum di Indonesia, dan sikap abstain Australia terhadap isu tersebut, membuat Indonesia mulai mempertanyakan hubungan teman atau lawan dengan Australia.


Hubungan Kerjasama Indonesia – Australia
  • Bidang pendidikan

Banyak pelajar dari Indonesia yang belajar di universitas yang ada di Australia. Selain itu, pemerintah Australia juga membantu pemerintah Indonesia di dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

  • Bidang kesehatan

Australia berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan. Australia membantu memperkuat kapasitas Indonesia dalam menangani kasus HIV/AIDS melalui program kemitraan senilai 100 juta dolar Australia atau sekitar Rp800 miliar.[1] Selain itu, saat ini juga telah terjalin kemitraan antara Australia dan Indonesia di dalam penanggulangan penyakit mata di Indonesia, khususnyaBali. Hal ini ditunjukkan dengan itikad baik kedua negara membangun Pusat Mata Australia-Bali, di Denpasar, Bali. Pusat Mata itu sendiri telah diresmikan pada 27 Juli 2007 oleh pemimpin kedua negara.

  • Bidang ekonomi

Perdagangan dan perniagaan antara Australia dan Indonesia semakin tumbuh. Perdagangan dua-arah telah meningkat menjadi 25,2% selama tahun 2000-2002. Lebih dari 400 perusahaan Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia.

  • Bidang pariwisata

Sejak awal 1970-an Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi orang Australia. Australia telah menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia. Bali merupakan provinsi yang paling dikenal.


Konflik Yang Terjadi Antara Indonesia – Australia
Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat. Hubungan dua negara ini mempunyai sejarah yang panjang, tidak terlepas dari konflik. Ketika terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Australia turut campur dengan berpihak kepada Malaysia. Militer Australia yang ketika itu mendukung Malaysia terlibat pertempuran dengan militer Indonesia di Borneo (Kalimantan).
Ketika terjadi pemisahan Timor Timur (sekarang Timor Leste) dari Indonesia pada 1999, hubungan kembali memanas. Indonesia menganggap bahwa lepasnya Timor Timur di kala itu akibat dari turut campur Australia.

1)      Papua
Hubungan Indonesia dan Australia pernah mengalami ketegangan saat 43 warga Papua meminta suaka politik ke Australia pada 2006. Kala itu Pemerintah Australia memberikan visa perlindungan sementara (temporary protection visa) kepada 42 dari 43 warga Papua itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu sempat menarik duta besar Indonesia untuk Australia Hamzah Thayeb untuk berkonsultasi di Jakarta.

Pemerintah Indonesia menyatakan tidak bisa menerima keputusan Pemerintah Australia yang telah memberikan visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua dan menganggap Canberra menerapkan standar ganda dalam kasus pemberian visa tinggal sementara tersebut. Keputusan Departemen Imigrasi Australia (DIMA) itu dianggap tidak menyenangkan karena sejak awal pemerintah Indonesia, baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun komunikasi langsung Presiden SBY melalui telpon dengan PM John Howard, telah menegaskan bahwa tidak satupun dari ke-43 warga Papua tersebut yang tengah dikejar oleh aparat.

Ketegangan itu berakhir saat Presiden SBY dan Perdana Menteri Australia saat itu John Howard bertemu dan sepakat untuk menormalisasi hubungan bilateral dan membangun kembali kerjasama yang lebih baik dan saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah.

2)      Penyadapan
Isu penyadapan muncul setelah sebuah dokumen yang dibocorkan Edward Snowden diterbitkan oleh media Australia, ABC dan Guardian. Intelijen Australia menyadap telepon seluler milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri. Ternyata hal itu bukan sekadar isu. Memang benar intelijen Australia menyadap Presiden dan beberapa menteri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan rasa kecewanya atas tindakan Pemerintah Australia yang melakukan penyadapan terhadap dirinya. Ia menilai tindakan itu menyakitkan.

Melalui akun @SBYudhoyono, yang merupakan akun pribadinya di jejaring sosial twitter, Presiden SBY menuliskan jika Pemerintah Indonesia akan meninjau kembali kerjasama bilateral dengan Pemerintah Australia. “Kita juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu.*SBY*,” tulisnya pada Selasa (19/11/2013) dinihari.

Menurutnya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah AS dan Australia sangat mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia, terlebih AS dan Australia sama-sama negara yang menganut azas demokrasi. “Saya juga menyayangkan pernyataan PM Australia yang menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia, tanpa rasa bersalah. *SBY*,” katanya.

3)      Imigran
Masalah penyelundupan imigran gelap di Indonesia, khususnya Jabar seakan tidak ada henti-hentinya. Ratusan bahkan ribuan imigran gelap asal negara-negara yang tengah berkonflik, hampir setiap saat mencoba menyeberang melalui sejumlah titik di pesisir pantai selatan Jabar menuju Christmas Island, Australia.

Berdasarkan data Human Right Watch (HRW), hingga Juni 2013 lalu, terdapat 9.226 imigran asing ilegal yang masuk ke Indonesia, sebanyak 2.000 orang di antaranya adalah anak-anak. Jumlah ini diperkirakan meningkat hingga 2.000% dibanding 2008 silam. Hal tersebut sebagai dampak dari konflik-konflik yang terjadi di berbagai negara, seperti Afghanistan, Iran, Irak,dan negara Timur Tengah lainnya, juga dari Asia seperti Sri Langka dan Burma. Sebagian besar mereka masuk secara ilegal melalui jalur laut untuk dapat menyeberang ke Australia demi mencari suaka.

Australia sendiri memang menjadi negara impian para pencari suaka. Karena,NegeriKanguru tersebut memiliki UU Perlindungan Suaka, sehingga para pencari suara punya harapan untuk membangun kehidupan baru. Sedangkan Indonesia hanyalah tempat transit karena negara inibelum meratifikasi Konvensi Pencari Suaka Tahun 1951.

Kasus terakhir percobaan penyelundupan imigran gelap terjadi di Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan, Rabu (24/7). Namun upaya menyeberang ke Australia gagal, setelah kapal yang ditumpangi mereka karam diterjang ombak. Bahkan,16 orang tewas, sedangkan 189 imigran yang berasal dari Sri Langka, Bangladesh, Iran, Irak, dan Bahrain tersebut selamat.

Ini bukan kasus yang pertama. Dalam catatan INILAH, selama bulan Juni-Juli tahun ini, sudah terjadi tujuh kasus percobaan penyelundupan imigran gelap ke Australia yang gagal atau berhasil digagalkan. Kasus-kasus ini terjadi di pesisir pantai selatan, seperti Sukabumi, Karawang, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Jika ditotal jumlah mereka hampir mencapai 900 orang. Namun di antara mereka banyak pula yang sudah tertangkap untuk kesekian kalinya.

Pasalnya, para imigran yang berhasil diamankan sebagian besar dibebaskan kembali karena memiliki dokumen keimigrasian, yakni surat jaminan pencari suaka dari UNHCR. Sesuai peraturan internasional, para pencari suaka ini harus dilindungi oleh UNHCR dan tidak boleh dideportasi ke negara asal. Mereka hanya diamankan di Rumah Detensi Imigrasi yang total berjumlah 13 di berbagai provinsi di Indonesia.

Jadilah kasus penyelundupan imigran yang akan menyeberang ke Australia selalu terulang. Dan nyatanya, para pencari suaka ini tidak akan pernah kapok untuk mencoba menyeberang ke Christmas Island, kendati nyawa taruhannya. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mencak-mencak dan memperingatkan bahwa Canberra tidak senang Jakarta menolak menyelamatkan pencari suaka yang terapung-apung di Samudera Indonesia. Sebanyak 63 orang perahu pencari suaka diselamatkan oleh kapal SAR Australia dari perairan dekat Pulau Jawa pada Sabtu (9/11/2013). Menurut hukum laut internasional, mereka harus ditampung di pelabuhan terdekat, yaitu di Pulau Jawa.

Abbot menyatakan kejengkelannya kepada Indonesia dan diungkapkan lewat siaran radio mingguan di Sydney, Senin (11/11/2013). “Orang perahu itu perlu diselamatkan di zona search and recue (SAR) Indonesia,” ujarnya di stasiun radio 2GB, Sydney, tulis koran Sydney Morning Herald.

Abbott jengkel karena dalam pertemuan di KTT APEC di Bali bulan lalu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kedua pemimpin sepakat menangani penyelundupan manusia atau pencari suaka ke Australia dengan kerja sama yang erat. Ketegangan mengenai orang perahu itu muncul hanya beberapa hari setelah Jakarta menyatakan keberatannya atas operasi mata-mata Australia yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

4)      Penyelundup Narkotika
Dua orang penyelundup norkoba asal Australia tertangkpa dan dijatuhi hukuman mati. Putusan Indonesia ini jelas mendapat tentangan dari Australia. Pemerintahan Abott meminta Indonesia membebaskan warga negaranya denga berbagai alasan. Indonesia di bawah Jokowi tidak mengindahkan permintaan tersebut dan tetap dengan keputusan eksekusinya. Akhirnya Menlu Australia, Julie Bishop sempat melayangkan seruan Boikot Bali dan Abott pun mengungkit-ngungkit bantuannya negaranya saat tsunami Aceh. Isu-isu ini diramaikan sosial media.

Sementara itu, banyak warga Australia yang tidak ambil pusing dengan seraun pemerintahnya. Beberapa media melaporkan warga Australia yang tetap bertamasya ke Bali dan mendukung keputusan Indonesia terkait eksekusi mati. Dari Indonesia, masyarakat Aceh menggalang “koin untuk Australia” sebagai respon terhadap penyataan Abott soal bantuan tsunami Acehnya. Indonesia masih tetap dengan keputusannya mengeksekusi dua warga Australia tersebut.(sumber: inilah.com)

5)      Eksekusi Mati
Hubungan Dagang Australia-Indonesia Diperkirakan Tak Terpengaruh Eksekusi Mati ABC Australia - detikNews
Jakarta - Pakar perdagangan internasional Alan Oxley memperkirakan perdagangan antara Australia dan Indonesia tidak akan terpengaruh meskipun terpidana mati Bali Nine dieksekusi dalam waktu dekat. Sebelumnya, seorang sahabat Myuran Sukumaran di Sydney bernama Kavita Krishnan mempertanyakan mengapa Australia menjatuhkan sanksi kepada Indonesia di masa lalu terkait terungkapnya kebrutalan terhadap sapi-sapi Australia di rumah potong hewan di Indonesia.
Program ABC Four Corner di tahun 2011 menayangkan bagaimana sapi-sapi itu diperlukan secara brutal. Akibatnya, pemerintah Australia yang waktu itu masih dikuasai Partai Buruh, langsung bertindak menghentikan ekspor sapi hidup ke Indonesia.
Menurut sahabat Sukumaran itu, mengapa kini dua saat dua warga negara Australia akan menghadapi regu tembak di Indonesia, tidak ada sanksi kepada negara itu
Saat ini sebagian kalangan mendorong dilakukannya sanksi perdagangan, penghentian bantuan pembangunan, serta aksi boikot produk-produk Indonesia.
Dorongan sanksi ini dikemukakan oleh Fiona Patten, ketua partai politik bernama Australian Sex Party, serta sejumlah Australian Lawyers Alliance.
Namun Perdana Menteri Tony Abbott pekan ini kepada ABC secara tegas menepis dorongan itu. "Saya tidak ingin merusak hubungan dengan Indonesia," kata PM Abbott. Perdagangan kedua negara di tahun 2013 mencapai nilai 15 miliar dolar (sekitar Rp 150 triliun), mencakup perdagangan gandum, gula, ternak hidup, aluminium, kapas, dan minyak mentah.
Indonesia merupakan mitra dagang ketiga terbesa bagi Australia dengan komoditas ekspor terbesar yaitu gandum yang berkisar 1,3 miliar dolar (sekitar Rp 13 triliun) di tahun 2012. Menurut Alan Oxley dari ITS Global, ia tidak yakin hubungan perdagangan akan terpengaruh oleh eksekusi mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. "Kita (Australia) membutuhkan Indonesia, pasar terbesar komoditas gandum kita dan pasar penting bagi daging sapi," katanya.
Oxley mengatakan, "Ini bukan kasus pertama warga negara Australia dieksekusi mati di negara Asia. Sebelumnya juga ada yang dieksekusi di Singapura, Malaysia dan Vietnam." Ditambahkan, "dalam semua kasus itu Australia bahkan tidak menarik duta besarnya, dan jika tindakan ini akan dilakukan terhadap Indonesia, saya kira Indonesia akan melakukan pembalasan dalam perdagangan. Namun saya tidak melihat hal itu akan terjadi."
Oxley memperingatkan, ketika Austalia melarang ekspor ternak hidup tahun 2011 secara sepihak, Indonesia lalu meresponnya dengan menyetop impor sapi Australia.
Dampaknya sampai kini masih dikeluhkan oleh peternak Australia sendiri. Menurut Oxley meskipun pemerintah Australia tidak menyatakan penghentian hubungan dagang dengan Indonesia, sebenarnya para pengusaha Australia bisa melakukannya secara sendiri-sendiri. "Tapi menurut pengalaman saya, hal itu hampir mustahil, karena bisnis dijalankan menurut kepentingan bisnis bukan politik," katanya.
    

II.  ANALISIS
Indonesia dan Australia adalah negara yang secara geografis bertetangga dekat, akan tetapi memiliki berbagai perbedaan, seperti latar berlakang sejarah dan budaya politik. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan menyolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan.
Berdasarkan landasan kerjasama yang telah dibuat oleh kedua negara, maka antara Indonesia dan Australia tidak dapat dipisahkan dalam meniti kerjasama dan perekatan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Hal ini telah tercermin dalam realitas hubungan kedua negara berdasarkan pertimbangan nasional masing-masing.
Akibat perbedaan-perbedaan tersebut, tidak jarang kedua negara mengalami hubungan yang dihiasi oleh reaksi politik, ketegangan bahkan konflik, yang kesemuanya itu membuat hubungan kedua negara mengalami berbagai dinamika baik dibidang politik maupun pertahanan-keamanan.
Australia memiliki kepentingan yang cukup besar di bidang ekonomi di Indonesia. Hubungan Australia dari waktu ke waktu tetap berkisar pada masalah ekonomi dan tidak jauh pula dari masalah politik. Oleh karena itu, peranan Australia yang semakin aktif di dunia internasional dapat digunakan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan mempertimbangkan hubungan antara Indonesia - Australia, dimana dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan peranannya di badan-badan organisasi multilateral.
Dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri serta peranan diplomasi akan terlihat semakin mengemuka di masa depan. Oleh karena itu dunia diplomasi Indonesia tidak hanya membutuhkan pengelolaan dan koordinasi antar berbagai aktor negara melainkan juga dukungan dari semua pihak pelaku hubungan internasional.
Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan menyolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan.

III.   KESIMPULAN
Letak geografis merupakan salah satu faktor utama yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Kondisi geografis suatu negara akan menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh secara global. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki geografi yang terbuka, hal ini akan berdampak pada bentuk ancaman keamanan.
Kerjasama keamanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia telah berlangsung cukup lama dan telah mengalami pasang surut terkait hubungan politik kedua negara. Khususnya dalam kerjasama keamanan maritim, dimana tiap kerjasama keamanan pertahanan yang terjalin merupakan interoperabilitas, artinya kerjasama keamanan maritim yang dijalankan merupakan kapasitas dari suatu sistem yang dapat berinteraksi dengan sistem lainnya melalui kesepakatan bersama.
Terlepas dari situasi politik kedua negara yang dinamis, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia berjuang untuk terwujudnya kepentingan nasional masing-masing negara dalam menjaga keamanan wilayahnya masing-masing. Dengan adanya ancaman-ancaman yang terjadi di wilayah laut perbatasan kedua negara yang secara langsung mengancam keamanan Indonesia dan Australia, maka kedua negara diharapkan tetap menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
Hubungan luar negeri kedua Negara pada masa ini memang lebih banyak pada bidang politik. Itu tidak heran jika melihat dari sisi Indonesia yang baru merdeka. Selanjutnya, hubungan kedua Negara baik pada waktu itu tidak terlepas dari situasi politik pemerintahan di Australia sendiri, dimana waktu itu Partai Buruh sedang berkuasa di parlemen Australia.

 IV.    SARAN
Perlu bagi negara di dunia untuk menjalin sistim komunikasi internasional yang  baik dengan negara lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan hubungan antara kedua negara tersebut. Apalagi bagi negara bertetangga yang sangat rentan dengan berbagai konflik, komunikasi internasional adalah hal yang harus diupayakan, selain untuk menjaga hubungan baik antara kedua negara ini juga dapat menjaga kestabilan politik internasional di wilayah regional mereka.
Majunya sistim komunikasi, tidak menjamin terciptanya sistim komunikasi yang  baik antar negara, apabila kemajuan sistim komunikasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan sepihak, seperti yang terjadi pada kasus penyadapan alat komunikasi yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap pemerintah Indonesia yang mengantarkan dua negara bertetangga ini pada konflik karena Indonesia merasa Australia telah meremehkan kedaulatan Indonesia.
Pertikaian antara Indonesia dan Australia Ini dapat meningkatkan tendensi Politik internasional terutama di kawasan Asia Pasifik apabila tidak diselesaikan dengan cara yang benar. Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam era globalisasiyang sangat kompleks ini tidak ada suatu Negara yang dapat berdiri sendiri.
Dengan adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan Negara akan lebih mudah dilakukan danperdamaian dunia akan mudah diciptakan. Realitas menunjukkan bahwa setiap bangsamemiliki kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tidak selalu dapatdipenuhi oleh potensi setiap bangsa. Keadaan yang demikian mendorong untuk salingmengadakan hubungan antar negara. Indonesia dan Australia sebagai negara yang bertetangga dekat sebaiknya selalu menjalin dan memelihara hubungan baik dan harmonis, meskipun memiliki berbagai perbedaan.
Komunikasi internasional berdasarkan perpektif diplomasi adalah komunikasi internasional yang dilakukan oleh kelompok kecil antara pejabat tinggi negara yang dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan, mengatasi salah pengertian atau  pertentangan serta bertujuan untuk mengurangi konflik. Kalau Indonesia dapat menjaga sistim komunikasi mereka dengan baik, tentu permasalahan yang dapat memicu konflik antara kedua negara ini bisa diminimalisir serta menstabilkan kondisi politik internasionalnya, karena bagaimanapun Indonesia dan Australia sebagai negara  bertetangga mengharuskan serangkaian kompromi tetap diupayakan diantara mereka.
Indonesia dan Australia sebaiknya selalu mengedepankan suasana dialogis dalam menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan, dengan mengesampingkan perseteruan oleh konflik yang dapat merugikan hubungan kedua negara. Demi mewujudkan kepentingan-kepentingan nasional kedua negara, diharapkan Indonesia dan Australia mampu menyikapi masalahmasalah yang terjadi tenang dan tidak mudah tersinggung. Agar kerjasama keamanan maritim kedua negara dapat berjalan secara lancar, stabilitas hubungan politik kedua negara harus dapat dijalankan dan dipertahankan sebaik mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan mengesampingkan perilaku-perilaku politik yang dapat merugikan kerjasama keamanan maritim yang telah dilaksanakan.

 V.   REFERENSI